PBB Kabupaten Bandung dan Bank BJB yang Frustrasi akibat (selalu) offline-nya koneksi ke Dispenda

Ikuti kami di Google Berita

Dialihkannya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah membawa dampak turunnya standar pelayanan kepada masyarakat oleh beberapa pemda. Hal ini diakibatkan belum siapnya pemda dalam mengelola pembayaran secara online. Dulu saat masih dikelola oleh pemerintah pusat, pembayaran bisa dilakukan dengan mudah secara online baik melalui internet banking, mbanking, atau ATM dari hampir semua bank terkemuka di Indonesia. Pengalaman saya bayar via ibanking butuh waktu tak sampai 5 menit pembayaran PBB sudah diterima dan tanda bukti bayar bisa langsung dicetak. Semua pihak senang, pemerintah menerima PBB tepat waktu, masyarakat tidak repot dan senang bisa bayar tepat waktu terhindar dari denda.

Pemerintah Kabupaten Bandung Jawa Barat adalah salah satu contoh pemda yang belum siap mengelola pembayaran PBB secara swa-online. Resminya di lembar tagihan PBB ditulis lokasi pembayaran bisa dilakukan melalui teller di kantor Bank BJB / BRI (tidak lagi bisa dilakukan swa-online) namun apa daya sejak tahun 2014, setiap kali datang ke bank yg resmi ditunjuk pun pihak bank selalu mengatakan sistem sedang tidak terhubung ke database Dispenda Kab Bandung (offline). Bolak-balik lebih dari 10 kali ke bank yg ditunjuk statusnya selalu offline dan pembayaran tidak bisa dilakukan. Sungguh menghabiskan waktu, biaya dan tenaga, padahal saya hendak menjadi warga negara yg baik. Thn 2014 saya menyerah dan sampai batas waktu yg ditentukan (30 September) sy tidak sempat lagi bolak-balik ke bank hanya untuk menerima berita “sedang off-line Pak”. Saya pikir mudah-mudahan thn 2015 ada peningkatan pelayanan dan biarlah saya menanggung denda untuk kesalahan yg tidak sy lakukan dengan sengaja, tetapi semata akibat turunnya standar pelayanan.

Awal Agustus 2015 saya menerima tagihan PBB 2015, sy datang ke cabang Bank BJB terdekat bermaksud membayar tagihan th 2014 (+denda) dan 2015 sekaligus, dan… dan bisa Anda duga, hanya DEJA-VU yang saya dapatkan, teller mengatakan hal yg saya dengar 1 thn yg lalu “sedang off-line Pak.” Saya tanya kapan online, teller tidak bisa memastikan. Lalu sy tanya nomor telepon Bank BJB tsb dengan maksud untuk menelepon dulu memastikan sedang online supaya saya bisa langsung bayar. Meskipun teller memberikan nomor telepon dia mengatakan tapi gak ada jaminan Pak. Maksudnya? Mungkin saat bapak telepon kami sedang online, tapi beberapa menit bapak datang bisa saja koneksinya offline lagi. Lalu bagaimana solusinya? Ya bapak sering-sering saja datang ke bank untuk memeriksa status. Bagaimana kalau saya titip saja uangnya disini, saya minta tanda terima sementara saja, kapan sedang online langsung bayarkan nanti tanda terima aslinya sy ambil. Teller jawab, maaf tidak bisa Pak.

Saya tidak tahu apakah Pemkab Bandung berpikir warganya tidak memiliki pekerjaan dan bisa disuruh buang-buang waktu untuk sekedar mengecek status online ke Bank BJB.

Oh ada alternatif lain Pak, datang saja ke Dispenda Kab Bandung, langsung bayar disana pasti bisa. Memang bisa, tapi selain jaraknya jauh dan macet, di sana pun antrian cukup panjang dan yang PALING POKOK adalah MENGAPA DITULIS BANK BJB DI LEMBAR TAGIHAN PBB SEBAGAI PAYMENT POINT kalau nyatanya tidak bisa?

Beberapa hari kemudian tgl 6 Aug 2015 pk.12.15 saya kebetulan lewat Bank BJB Jl. Kopo 54, Astana Anyar, Jawa Barat 40241, saya mampir untuk mencoba siapa tahu sedang ONLINE. Namun hebatnya kali ini, sebelum sampai di meja teller saya dicegat satpam dan ditanya keperluannya. Begitu saya bilang mau bayar PBB Kab Bandung, dengan gagah berani SAtPAM MENOLAK saya dan mengatakan Bank BJB cabang tsb tidak menerima pembayaran PBB Kab Bandung kecuali utk PBB Kodya Bandung. Saya tanya apakah ini kebijakan resmi Bank BJB, Satpam dgn tegas menyatakan YA dan menyuruh saya utk membayar langsung ke Dispenda Kab Bandung.

Padahal di lembar PBB yg diterima ditulis lokasi pembayaran PBB adalah Bank BJB, dan tidak dituliskan cabangnya. Logikanya berarti berlaku di semua cabang Bank BJB. Jika memang Bank BJB sdh tidak mau menerima pembayaran PBB Kab Bandung atau stafnya sudah malas mencoba online seharusnya BJB menghubungi Pemkab Bandung dan meminta untuk menghapus nama Bank BJB sbg payment point dari lembar tagihan PBB Kab Bandung. Itu lebih baik ketimbang membiarkan SATPAM MENCEGAH WARGA YANG BERNIAT MEMBAYAR PAJAK.

Sebelum saya menuliskan keluhan di media ini, saya sudah menghubungi baik Pemkab Bandung melalui http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/guestbook/ (sampai surat ini ditulis tidak mendapat jawaban meski di form diminta alamat email untuk pengiriman tanggapan dari Pemkab Bandung). Saya juga menghubungi Bank BJB melalui akun twitternya @infobankbjb, Berikut interaksi twitternya:
=====
Saya: Satpam @infobankbjb Jl.kopo 54 menolak pembayaran PBB kab Bdg dgn alasan kcp ini khusus utk PBB kodya Bdg. Pdhl di PBB lokasi byr di BJB

Jawab Bank BJB ‏@infobankbjb: @dsswibawa mohon maaf untuk ketidaknyamannya, kalau boleh tau untuk bayar pbb kota apa?

Saya jawab: @infobankbjb kab bdg = kabupaten bandung

— selesai tidak ada lagi ada jawaban dari twitter ‏@infobankbjb
=====
Saya juga menuliskan keluhan ini melalui facebook Bank BJB (https://www.facebook.com/BankBJBOfficial), dan sampai hari ini tidak mendapat jawaban.

Beginilah realita di negeri ini, terkadang niat untuk jadi warga masyarakat yang baik terhalang oleh lemahnya sumber daya manusia untuk membangun sistem yang memudahkan warganya. Bayangkan di era sekarang, saya bisa memesan hotel di manapun di seluruh dunia, memesan tiket pesawat apapun diseluruh dunia dan membayarnya dengan mudah, HANYA DENGAN KONEKSI INTERNET DIMANAPUN SAYA BERADA. Tetapi saya yang tinggal di Bandung, berniat membayar ke pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Bank yang berlokasi di Bandung, statusnya selalu OFFLINE,

Ironis memang, tapi apakah sesulit itukah Pemkab Bandung mencari tenaga ahli yang bisa membangun sistem pembayaran yang mempermudah warganya?