Kebijakan Satu Harga untuk BBM Jenis Premium

Presiden Joko Widodo secara resmi mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga saat meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (18/10). Nantinya, harga BBM di Papua akan sama dengan di Pulau Jawa.

Jokowi meyakini, jika harga BBM bisa sama di seluruh Indonesia, maka harga kebutuhan hidup lainnya juga bisa menyesuaikan sehingga bisa menaikkan daya beli masyarakat. Selain itu, turunnya harga BBM diharapkan bisa menyokong pembangunan listrik, khususnya di Papua dan Papua Barat, sehingga masyarakat bisa mengejar ketertinggalannya.

“Pasokan listrik berlebih, harga BBM sama, maka akan terjadi pergerakan ekonomi,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Melalui akun Twitternya, Jokowi juga menyatakan hal ini sebagai perwujudan Sila ke-5 Pancasila.

Program ini merupakan bentuk instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan berkurangnya ketimpangan harga-harga di wilayah timur Indonesia.

Dalam lawatannya ke Jayapura, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan adanya ketidakadilan harga BBM di wilayah Papua. Kondisi tersebut jauh berbeda dengan Jawa yang harga BBM untuk jenis Premium Rp 6.450 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter.

Selama ini harga premium di wilayah terpencil di Papua bisa mencapai 100.000 rupiah per liter. “Di (Pulau) Jawa, ada kenaikan BBM 1.000 rupiah saja sudah demo semuanya. Di sini 100.000 rupiah per liter bertahun-tahun, rakyatnya diam,” kata Jokowi.

Jokowi mengaku mengetahui harga BBM yang selangit itu saat ia berkunjung ke Papua setahun lalu. Presiden mendapatkan informasi itu dari keluhan masyarakat Papua. “Waktu salaman, banyak yang bisik-bisik ke saya, ‘Pak di sini harga BBM-nya 60.000 rupiah, malah ada yang bilang 100.000 rupiah’,” ucap Jokowi.

Mendengar keluhan itu, Jokowi pun langsung menginstruksikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto agar mencari cara untuk menurunkan harga BBM di Papua. “Dirut Pertamina menyampaikan ke saya, bisa rugi sampai 800 miliar rupiah. Ini bukan masalah untung dan rugi, ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Jokowi disambut tepuk tangan warga.

Presiden Jokowi meminta kebesaran hati dan kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut. Dirinya masih memberikan toleransi terhadap kenaikan harga BBM di tingkat pengecer selama masih berada dalam batas kewajaran.

“Di luar pom bensin harganya naik sedikit wajar karena ada yang mengambil keuntungan. Tapi kalau harganya (premium) kemudian menjadi Rp25.000 per liter, itu tidak wajar. Harganya ada yang Rp40.000 itu juga tidak wajar karena belinya hanya Rp6.450 per liter. Itu yang menjadi catatan saya,” ujar Presiden sekaligus menutup sambutan saat meresmikan kebijakan BBM satu harga.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, upaya penurunan harga BBM dilakukan PT Pertamina dengan berbagai cara. Mulai dari memetakan kondisi harga di wilayah hingga penyediaan infrastruktur untuk bisa menurunkan harga BBM tersebut. Akhirnya, sejak akhir Agustus pemerintah bisa menekan tingginya harga BBM di Papua.

“Jadi di beberapa daerah kini harga BBM nya sudah sama dengan harga secara nasional. Presiden pun akan meresmikan semua itu,” tutur Rini.

Dia mengakui, untuk mewujudkan ini pemerintah melalui Pertamina memberlakukan subsidi silang. Harapannya, pemerataan BBM bisa mendukung kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

“Saya yakin dengan demikian mampu banyak melakukan hal bagi masyarakat, membantu masyarakat yang kurang mampu, kurang beruntung, yang tadinya tempatnya tidak terjangkau,” pungkasnya. Namun sayang, Rini tidak memperinci lebih jauh skema subsidi tersebut.

Pertamina sendiri mengaku sudah melakukan sejumlah langkah untuk menurunkan harga BBM di Papua. Pertama adalah dengan mengembangkan sembilan lembaga penyalur BBM. Kapasitas penyimpanan BBM di penyalur juga diperbesar. Selain itu, Pertamina juga sudah membeli dua pesawat Air Tractor AT- 802 yang bisa mengangkut 4.000 liter BBM untuk didistribusikan ke daerah yang sulit dijangkau lewat jalur darat.

Pertamina sebenarnya sudah menetapkan harga BBM yang sama untuk delapan wilayah di Papua sejak Agustus 2016. Delapan wilayah tersebut yakni Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Puncak, Memmbramo Raya, Nduga, Membramo Tengah, Yalimo, Tolikara, dan Intan Jaya

Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang dalam mengatakan, Pertamina menggunakan mobil 4×4 off road untuk membawa drum plastik yang mampu mengangkut BBM hingga dua ton melalui jalur darat. Beberapa daerah lain disuplai melalui sungai dan laut, dan beberapa lainnya menggunakan pesawat pengangkut BBM.

Namun masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau keduanya. Alhasil, harga BBM di wilayah tersebut melambung tinggi hingga Rp100 ribu per liter, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Papua.

Permintaan pemerataan harga BBM diakui Jokowi sebagai hal yang tak mudah dilakukan. Salah satu konsekuensi terbesarnya adalah PT Pertamina, sebagai pemasok utama BBM nasional, akan mengalami kerugian yang cukup besar.

Kondisi Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau membuat penyaluran BBM menjadi sulit. Pengangkutan umumnya menggunakan kapal tanker, pesawat khusus, yang kemudian dilanjutkan dengan kendaraat darat berupa tanki.

Panjangnya jalur distribusi dan medan tempuh–terutama daerah-daerah terpencil yang infrastruktur jalannya belum baik–membuat harga BBM menjadi jauh lebih mahal, dibandingkan daerah lain yang penyalurannya hanya menggunakan jalur darat saja, seperti Pulau Jawa.

Pertamina sendiri menargetkan pemerataan harga BBM ini bisa terjadi pada 2017. Saat ini Pertamina tengah menyediakan sejumlah investasi seperti penyediaan pesawat khusus pengangkut BBM ke wilayah pegunungan, dan penyediaan Agen Penyalur Minyak dan Subsidi (APMS) ke beberapa wilayah-wilayah terpencil.

Bagaimana menurut pendapat Anda? Setujukah Anda dengan kebijakan satu harga BBM ini? Berikan pendapat Anda melalui komentar di bawah ini. (ed/dari berbagai sumber)