Kategori: HeadlineWawasan

Parate Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia

Yth. Bapak dan Ibu Konsumen Indonesia,

Bersama ini saya membagikan ilmu mengenai parate eksekusi terhadap jaminan fidusia, sebagai berikut:

1. Jaminan Fidusia memberikan kedudukan yang istimewa terhadap kreditur dalam melaksanakan haknya manakala debitur wanprestasi atau bahkan dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Salah satu ciri dari jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi apabila pemberi jaminan fidusia (selanjutnya disebut “debitur”) cidera janji hal ini didasarkan pada dicantumkannya kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ( selanjutnya disebut “irah-irah”).

2. Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UUJF”) pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) lebih jauh lagi UUJF juga telah mendefinisikan kekuatan eksekutorial dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Kekuatan eksekutorial secara langsung tanpa melalui pengadilan inilah yang dimaksud dengan lembaga parate eksekusi.

3. Manifestasi dari parate eksekusi ini oleh kreditur dilaksanakan dengan melakukan eksekusi (red: tarik) terhadap objek jaminan fidusia debitur yang wanprestasi lalu melakukan penjualan untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya.

4. Pertanyaanya apakah hak anda selaku debitur tidak dilindungi oleh undang-undang atau peraturan lainnya terhadap “kesaktian” lembaga parate eksekusi? Berikut ini adalah hal-hal yang perlu anda ketahui selaku debitur yang beritikad baik apabila dalam suatu keadaan anda gagal bayar dikarenakan satu dan lain hal yang tidak dapat anda hindari, lalu kemudian kreditur melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang ada pada penguasaan debitur.

6. Pada kesempatan pertama, dalam tulisan ini yang dimaksud sebagai kreditur adalah Perusahaan Pembiayaan yang tunduk dan taat terhadap Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”).Pada tanggal 27 Desember 2018, OJK telah mengeluarkan produk hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan (selanjutnya disebut “POJK 35 Tahun 2018”).POJK 35 Tahun 2018 yang terdiri atas 121 Pasal serta dibagi menjadi 26 Bab ini secara tegas mengatur Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penagihan atau bahkan melakukan eksekusi agunan(red:objek jaminan fidusia) manakala debitur telah wanprestasi.

7. Implementasi parate eksekusi terhadap debitur yang telah wanprestasi tersebut ternyata tidak ujug-ujug dapat dilaksanakan oleh kreditur,melainkan kreditur harus terlebih dahulu membuktikan bahwa debitur telah wanprestasi, debitur sudah diberikan surat peringatan, perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia yang wajib didaftarkannya 1 (bulan) sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

8. Dapat diketahui bahwa POJK 35 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada Kreditur untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan fungsi penagihan, dengan syarat bahwa pihak lain tersebut berbentuk badan hukum,memiliki izin dari instansi berwenang dan pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan.

9. Jika eksekusi tersebut berhasil dilakukan maka kreditur wajib menuangkannya ke dalam berita acara eksekusi agunan yang menjelaskan kepada debitur mengenai, outstanding pokok, bunga terhutang, denda terutang, biaya terkait eksekusi dan mekanisme penjualan objek jaminan fidusia tersebut jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

10. Secara limitatif POJK 35 Tahun 2018 ini membatasi yang dapat dilakukan jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu:
Penjualan agunan melalui pelelangan umum (Pelelangan umum mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) pada pokoknya permenkeu tersebut memerintahkan sebelum lelang dilakukan agar diumumkan di surat kabar paling lambat enam hari sebelumnya.

11. Penjualan agunan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, pada pokoknya POJK 35 Tahun 2018 menentukan untuk penjualan agunan di bawah tangan ini dapat dilakukan setelah lewat waktu 1(satu) bulan sejak pemberitahuan tertulis oleh kreditur, selain itu kreditur wajib memberitahu melalui 2(dua) surat kabar di daerah tersebut.

12. Apabila terhadap penjualan melalui pelelangan atau penjualan di bawah tangan terdapat kelebihan maka Kreditur wajib untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur.

13. Kembali jauh ke atas bahwa sertifikat jaminan fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, selaku debitur menghadapi hal tersebut dua hal yang dapat anda lakukan:
1)Secara sukarela menaati eksekusi yang dilakukan oleh kreditur ATAU;
2)Anda tidak menaati eksekusi tersebut.

14. Sebagai catatan bagi anda jika bertindak selaku debitur bahwa dengan anda tidak menaati parate eksekusi tersebut tidak ada satu aturan pun yang menyatakan hal tersebut adalah tindak pidana selama objek jaminan fidusia tersebut masih dalam penguasaan anda (tidak digadai/dijual/dialihkan kepada pihak lain), terhadap tindakan anda yang tidak mau melaksanakan parate eksekusi tersebut.

15. Perlu anda ketahui putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bahkan telah melalui proses hukum sampai ke Mahkamah Agung sekalipun sering kali tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela.

16. Selain itu tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pihak lain yang bekerjasama dengan kreditur dalam melakukan fungsi penagihan kedudukannya disamakan dengan JURU SITA PENGADILAN yang berwenang untuk melakukan eksekusi, bahkan POJK 35 Tahun 2018 tidak mengatur apakah pihak lain tersebut dapat melakukan eksekusi karena secara limitatif hal yang diatur adalah hanya sebatas fungsi penagihan.

17. Langkah hukum yang akan dilakukan oleh kreditur terhadap tindakan debitur yang tidak mau melaksanakan parate eksekusi adalah dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agar menetapkan aanmaning, lalu permohonan penetapan sita eksekusi dan selanjutnya permohonan lelang eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan sebelumnya.

Semoga membantu. Terima Kasih.

Salam Konsumen Indonesia

Syukni Tumi Pengata, S.H., M.H. 
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
WA: 081287286164

Artikel ini adalah buatan pengguna dan menjadi tanggung jawab penulisnya.
Bagikan pendapat anda!



Bagaimana Reaksi Anda?
  • Suka
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Lucu
  • Kecewa
SYUKNI TUMI PENGATA

Advokat Pembela Konsumen yang selalu menjadi konsumen.

Komentar

  • Terima kasih atas ilmunya. Kini lebih paham sedikit tentang hukum . Lalu bagaimana pinjaman KTA online yg tidak punya jaminan. Apa yang disitia jika debitur wanprestasi

    • tidak ada yang disita.

      sanksinya debitur akan masuk kedalam daftar hitam (blacklist) Bank.

      Konsekuensinya ketika debitur akan mengajukan kredit lagi, akan selalu ditolak terus menerus hingga dia melunasi semua utangnya itu kepada bank.

  • Apakah resikox jika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang terdaftar di ojk apalagi saya punya 2 aplikasi rupiah cepat dan uangme yg nunggak hampir 1 bln tlng kasih solusix makasih

    • Dear Mis Nati.

      Terkait resiko/sanksi jika tidak membayar pinjaman, ada tertera dalam perjanjian pinjaman antara anda dengan perusahaan pinjaman online, silaka dibaca dengan teliti.

      Jika tidak ada, anda bisa meminta perjanjian pinjaman tersebut ke perusahaan pinjaman online.

      Semoga berguna.

    • iya saya ada juga yg terdaftar di ojk, uangme belum telat, eashcash belum telat, yang telat modal nasional baru telat seminggu.

  • Ass. Saya mau tanyakan bagimana Proses hukum ketika saya menjual over kredit objek jaminan fidusia dan hanya mendaptakan ijin dan petunjuk secara lisan bukan tertulis karena di sop fainance tidak ada istilah surat ijin tertulis. kemudian jika sudah masuk tahap persidangan di pengadilan dan saya sudah menjadi terdakwa dan saya berhasil menemukan dan mengembalikan objek jamianan fidusia secara sukarela. yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh fainance apa kosekuansi hukum terhadap saya menurut pandangan bapak.

Bagikan
Penulis
SYUKNI TUMI PENGATA
Tags: Fidusiajaminan fidusiaKredit dan LeasingPerlindungan konsumenUndang-undang Perlindungan KonsumenWawasan Hukum

Artikel Terbaru

  • Keluhan
  • Surat Pembaca

Sulitnya Penutupan Kartu Kredit UOB, Padahal Sudah Tidak Ada Tagihan

Selamat Sore, nama saya Suman Hadinoto, saya adalah pemegang kartu kredit UOB Platinum dengan no 5193 1120 4010 XXXX dan…

12 jam yang lalu
  • Keluhan
  • Surat Pembaca

Status Tagihan Shopintar Tidak Berubah Padahal Sudah Dibayarkan Tepat Waktu

Pada hari Jumat, 08:32 saya mendapat telepon dari pihak Shopintar perihal reminder tagihan yang jatuh tempo tanggal 16 Agustus 2019…

17 jam yang lalu
  • Keluhan
  • Surat Pembaca

Refund Dana OVO Berbelit-belit

Pada tanggal 15 Agustus saya melakukan top up ke rekening OVO sebesar 1 juta rupiah. Saya cek di bank sudah…

17 jam yang lalu
  • Keluhan
  • Surat Pembaca

Masalah Double Payment Kartu XL Prio Gold di Tagihan Kartu Kredit BCA Tak Kunjung Selesai 2 Bulan Lebih

Dear Team XL Care , Tolong dibantu tindak lanjut keluhan saya sudah 2 bulan lebih. Nama saya Kiki D Putra…

17 jam yang lalu
  • Tanggapan

Tanggapan CIMB Niaga atas Surat Ibu Lia Norsiana

Dengan hormat, Sehubungan dengan surat Ibu Lia Norsiana yang berjudul: “Kartu Kredit CIMB Niaga ‘Menyeramkan’” (MediaKonsumen.com, 6 Agustus 2019), dengan…

1 hari yang lalu
  • Keluhan
  • Permohonan
  • Surat Pembaca

Proses Pengembalian Barang Menggantung di Bukalapak

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Tepatnya 31 Juli 2019 saya melakukan komplain barang di Bukalapak berupa Battery Laptop kepada pelapak, karena battery…

2 hari yang lalu