Ilustrasi Keluhan Surat Pembaca Bukalapak Membatalkan Cashback Credits Tanpa Alasan yang Jelas 11 Juni 201912 Juni 2019 Hendra Sastra 1 Komentar BukaBantuan, Bukalapak, Cashback, e-Commerce, Indikasi Fraud, Marketplace, Pembayaran tagihan Ikuti kami di Google Berita Jujur saya dari dulu sebenarnya tidak pernah tertarik untuk bertransaksi di Bukalapak, dikarenakan cashback yang didapat ada expired-nya. Tapi setelah mereka mempunyai fitur pembayaran tagihan, pikiran itu mulai berubah karena cashback bisa saya pakai untuk pembayaran tagihan berikutnya. Setelah beberapa kali melakukan transaksi seperti pembayaran tagihan kartu kredit, listrik dll, cashback bisa saya dapatkan, dan bisa saya gunakan untuk pembayaran berikutnya. Akan tetapi ketika awal bulan ini, betapa kaget dan herannya saya ketika cek saldo credits cashback saya ternyata 0 dan statusnya di-cancel. Saya kira apa karena sudah expired, saya cek ternyata cashback paling lama yang belum saya pakai itu di bulan Februari (belum expired). Saya coba hubungi menu bantuan dan setelah beberapa kali berbalas email, jawaban BL sangat aneh, menuduh saya melakukan transkasi fiktif-lah ini itulah. Transaksi fiktif bagaimana? Lha saya pakai BL hanya untuk bayar tagihan! Saya juga gak punya akun lain selain akun yang saya pakai ini dan saya gak pernah pakai akun orang lain untuk bayar tagihan yang sama di BL. Saya sudah balas email dari CS BL (mungkin robot) di tanggal 7 Juni 2019, karena kalau manusia punya otak jawaban gak mungkin sengawur itu! Tolong kembalikan saldo cashback saya, jangan merampok hak saya! Hendra Sastra Wijaya Surabaya, Jawa Timur Artikel ini adalah buatan pengguna dan menjadi tanggung jawab penulisnya.
SYUKNI TUMI PENGATA12 Juni 2019 - (17:47 WIB)Permalink Dear Konsumen, “URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN” Pada hakikatnya, kedudukan pelaku usaha dan konsumen sejak semula tidak seimbang. Pelaku usaha memiliki kemampuan pengetahuan tentang seluk beluk produksi barang dan pemberian jasa yang melebihi tingkat pengetahuan konsumen dan juga kemampuan akan permodalan dan posisi tawar yang lebih tinggi. Ketidakseimbangan terjadi dalam hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha yang ditandai dengan perjanjian-perjanjian sepihak yang sangat memberatkan konsumen. Perjanjian tidak seimbang menciptakan situasi dimana konsumen harus menerima begitu saja perjanjian yang telah disiapkan oleh pelaku usaha, atau jika tidak menerima konsumen tak akan mendapatkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan (take it or leave it). Sesuai konstitusi, negara berkewajiban melindungi segenap warganya, menciptakan kesejahteraan umum, serta masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu wujud perlindungan itu adalah pembentukan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Guna menjamin tujuan tersebut tercapai, Negara melakukan intervensi terhadap hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha yang tidak lain bertujuan untuk menciptakan hubungan seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, UUPK juga bertujuan meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan menumbuhkembangkan kesadaran, pengetahuan dan kepedulian konsumen untuk melindungi dirinya. Pada akhirnya lahirlah apa yang disebut konsumen cerdas. Melalui UUPK diharapkan pelaku usaha semakin bertanggung jawab. Artinya pelaku usaha tidak lagi memandang konsumen secara sebelah mata, melainkan semakin jujur dalam memproduksi dan memasarkan barang dan atau jasa. Untuk memperkuat konsumen dan melahirkan konsumen cerdas, bersama ini perkenankan kami menyampaikan perkenalan dan undangan bergabung dengan Indonesia Consumer Protection (@proteksikonsumenindonesia), sebagai berikut : (I) Indonesia Consumer Protection (@proteksikonsumenindonesia) selanjutnya disebut “ICP” adalah komunitas konsumen secara terbuka yang bersifat nirlaba dan independen untuk membantu dan membela para konsumen Indonesia di Telegram. (II) Keberadaan ICP diarahkan pada usaha menerima laporan dan pengaduan atas pelanggaran hak-hak konsumen, meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. (III) Visi ICP : Menguatnya posisi tawar konsumen untuk mengontrol pelaku usaha dan negara serta turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (IV) Misi ICP : memberdayakan konsumen dalam: 1. Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang berlandaskan perlindungan konsumen. 2. Memperkuat partisipasi konsumen dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik dalam perlindungan konsumen. (V) Dalam menjalankan misi tersebut, ICP mengambil peran sebagai berikut: 1. Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian konsumen di bidang perlindungan konsumen. 2. Memfasilitasi penguatan kapasitas konsumen dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen. 3. Mendorong inisiatif konsumen untuk membongkar kasus-kasus anti perlindungan konsumen yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial. 4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas konsumen dalam penyelidikan dan pengawasan perlindungan konsumen. 5. Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif bagi perlindungan konsumen. (VI) Kerja-Kerja ICP : 1. Kampanye Publik Perlindungan Konsumen ICP memiliki strategi komunikasi yang tepat sehingga pandangan-pandangan ICP secara lembaga terhadap perubahan perlindungan konsumen secara politik, sosial, dan hukum di Indonesia dapat dipublikasikan dan juga mampu dipahami oleh konsumen baik itu secara offline maupun online. 2. Investigasi Perlindungan Konsumen Tugas utama investigasi perlindungan konsumen adalah mengelola kasus perlindungan konsumen yang dilaporkan konsumen dan memberikan panduan bagi konsumen agar laporan kasus tersebut bisa dilanjutkan kepada penegak hukum dan lembaga terkait. Selain itu memberikan kajian berupa penilaian kinerja aparat penegak hukum dan lembaga terkait yang dilakukan setiap semester berupa hasil tren perlindungan konsumen. 3. Riset Perlindungan Konsumen Negara sering tidak berpihak kepada Konsumen. ICP melakukan pemantauan dan advokasi terkait kebijakan negara atas perlindungan konsumen. ICP mendorong pembuatan peraturan-peraturan yang berpihak dan melindungi konsumen. 4. Hukum dan Monitoring Peradilan Penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya bekerja dengan baik bagi keadilan konsumen, praktek peradilan yang korup juga sering terjadi di ruang-ruang pengadilan. ICP menjalankan tugas pengawasan terhadap berbagai lembaga penegak hukum, hingga mengawal berbagai produk hukum yang relevan dengan perlindungan konsumen. 5. Penggalangan Dana Donasi Konsumen ICP adalah sebuah komunitas konsumen. Untuk menjaga independensi sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan konsumen dan menjaga keberlangsungan program, ICP membuka peluang donasi konsumen. Dengan memberi bantuan finansial kepada ICP, konsumen dapat turut serta dalam kerja-kerja perlindungan konsumen. Agar komunitas tetap membantu dan ramah, semua anggota harus mengikuti aturan ini: Aturan umum: ~ Tidak ada promosi ~ Bersikaplah hormat dan jangan saling menghina. ~ Jangan teruskan dari saluran lain ~ Jangan mengirim tautan saluran / grup di luar jaringan ICP. ~ Hanya terkait dengan topik grup. ~ Jangan mengirim pesan ke admin secara pribadi kecuali itu terkait dengan mengelola grup. Bergabung dengan ICP di Telegram: https://t.me/proteksikonsumenindonesia Log masuk untuk Membalas