Surat Pembaca

Bank BCA Melakukan Pendebetan Rekening Tanpa Persetujuan Saya

Saya pengguna kartu kredit Bank BCA dan mengalami kredit macet. Karena pandemi Covid-19, sehingga saya dirumahkan dari pekerjaan. Saat ini saya baru mulai bekerja dan memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran.

Akan tetapi pihak Bank BCA memberatkan saya, dengan melakukan pendebetan rekening tabungan saya tanpa persetujuan, untuk pembayaran tagihan tersebut. Pihak BCA card menjelaskan melalui email.

Dear Bapak / Ibu,

Persetujuan cicilan yang diberikan adalah 3 bulan dengan bunga 0%.

Persetujuan ini berlaku setelah pembayaran sebesar Rp 10.583.631,- di bayarkan dan sisanya dapat dicicil 2x dengan bunga 0%.

Untuk persetujuan ini berlaku hingga 31 Desember 2021, setelah itu persetujuan ini sudah tidak berlaku.

Untuk konfirmasi cicilannya, Bapak dapat me-reply email ini dengan bukti pembayaran komitmen cicilan tersebut dan saya akan konfirmasi kembali.

Terima kasih.

Mengenai permasalahan tersebut, apakah ada hak saya yang diberikan kepada BCA untuk melakukan pendebetan secara otomatis? Pihak Bank BCA menjawab: Untuk pendebetan yang terjadi dikarenakan tagihan tersebut saat ini sudah macet (kolek 5) dan tidak ada pembayaran.

Dalam hal ini pihak BCA tidak menjawab secara tegas dan jelas. Sehingga kembali saya bertanya kepada BCA: Apakah ada surat kuasa dari saya kepada BCA untuk melakukan pendebetan secara otomatis?

Dalam pasal yang Anda berikan kepada saya, tidak terdapat secara detil ketentuan tentang berapa persentase dari nilai tagihan yang merupakan hak bank untuk melakukan pendebetan. Dalam hal ini BCA secara sepihak melakukan pendebetan tanpa konfirmasi kepada saya, terkait berapa yang akan didebet dari rekening saya dan tidak ada informasi outstanding setelah pendebetan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, langkah terbaik menurut hemat saya ialah BCA mendebet dari rekening saya sesuai kesepakatan sebesar Rp1.000.000 setiap bulan.

Yth. BCA, saya perjelas kan kembali tentang hak perlindungan konsumen:

Klausula baku sebenarnya diperbolehkan oleh UUPK dengan persyaratan tidak boleh mencantumkan apa yang diatur dalam UUPK. Dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah konsumen dapat mengadukan tindakan pelaku usaha kepada lembaga yang berwenang dan pelaku usaha dikenakan sanksi

Perjanjian baku dengan syarat eksonerasi dapat dibatalkan, karena kesepakatannya tidak sempurna dan batal demi hukum, dengan alasan syarat eksonerasi sebagai salah satu tidak terpenuhinya syarat obyektif tentang adanya kausa yang halal. Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, karena konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi.

Konsumen dapat menerapkan doktrin caveat emptor yang berarti bahwa sebelum konsumen membeli sesuatu maka konsumen harus waspada kemungkinan adanya cacat pada barang. Dan yang ketiga hukum perjanjian di Indonesia sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata).

Kebebasan berkontrak ini harus dibatasi bekerjanya, agar perjanjian yang dibuat berlandaskan asas itu tidak merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Klausula baku ditetapkan pelaku usaha pada perjanjian yang memenuhi ketentuan dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Klausula eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha, klausula eksonerasi yang dibuat dengan menggunakan berbagi rumusan kalimat dalam membatasi tanggung jawabnya berupa pengalihan, ataupun pengurangan terhadap tanggung jawabnya.

Maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah: 1). perjanjian baku sudah seyogyanya diatur dalam suatu peraturan perundangan agar hak dan kewajiban dari para pihak dapat diketahui dan dilindungi dengan jelas. 2). Pemerintah dapat mengatur melalui instrumen hukum bahwa perjanjian baku wajib mendapat pengesahan dari pihak yang berkompeten misalnya Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, tidak hanya sekadar didaftarkan ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Pengaturan terhadap perjanjian baku dapat dimasukkan ke dalam peraturan hukum memaksa yaitu demi kepentingan umum dan melindungi yang lemah.

Melalui surat ini, saya menyatakan tidak sepakat atas penawaran cicilan yang diberikan oleh BCA sebelumnya dan tindakan pendebetan tanpa ada nya informasi seperti pada poin sebelumnya. Jika tidak ada kata sepakat, saya akan mengajukan gugatan keberatan ke pengadilan karena adanya unsur kesewenangan terhadap konsumen.

Salam.

Faisal
Jakarta Timur

Artikel ini adalah buatan pengguna dan menjadi tanggung jawab penulisnya.
Bagikan

Belum Ada Tanggapan Atas Surat Pembaca Ini

Surat pembaca ini belum mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha terkait. Jika Anda adalah pihak yang terkait dengan pertanyaan/permohonan/keluhan di atas, silakan berikan tanggapan resmi melalui tautan di bawah ini:

Komentar

  • Orang miskin, berhutang, jadinya macet, bertingkah pula mau bawa ke pengadilan.

    gw dukung lu ke pengadilan, biar lu tambah miskin buat bayar perkara.

    niat lu mau ambil keuntungan dari kerugian non materi sampai milyaran ya? Wkwkwkwk..... sono gw dukung lu pengadilan. Jangan cuma ngomong koar koar aja.

    sebagai catatan: orang miskin itu lemah. Miskin gak ada hutang sih mending. Ini miskin berhutang pula. Mau bayar perkara pakai daun?

    • wkwkwk betul bang, betulnya berhutang itu adalah kerjaannya orang kaya, semakin kaya biasanya semakin banyak utang

      beda nyakalo orang kaya, utangnya dibayar, karena bisa pake muter bisnis, dan sudah pastinya punya modal untuk membayar apabila bisnis nya macet pun

      beda sama yang g punya uang, alesannya covid, lsg g mau bayar, uang dan harta disita nangis

      • Betul, TS gak bisa baca sepertinya. Padahal sudah jelas ada kata memberi kuasa untuk mendebet untuk MEMBAYARKAN SELURUH UTANG

    • Wkwkwkwkk semua bank begitu kali. Aku juga sama..gak BCA..BNI pun sama aja..orang kita yang salah...?

  • Oi G0VLOK… gak usah pakai klusa klausa lah. Lu punya otak kan? Otak lu bisa dipakai kan?

    lu punya hutang di BCA. Tabungan lu di BCA. Lu punya dosa gak bisa bayar, alias macet. Ya BCA berhak donk ambil uang lu, secara uang lu itu di BCA. Kecuali uang lu di mandiri, BCA harus minta kuasa untuk pendebetan karena beda bank.

    gini aja, lu sewa pengacara milyaran, tuntut ke pengadilan. Wkwkwkwkk….

  • Wkwkwk pasti searching di google nya semaleman ni buat memperkuat argumennya
    Padahal semua itu bisa langsung dibantah ama bca saat anda pengajuan CC/KTA ada pasal yg menyebutkan pihak bank boleh mendebet rekening nasabah saat nasabah tidak mampu membayar tagihan

    Makanya kalo mau melakukan pengajuan apapun dibaca pasal pasalnya jangan cuma di ttd doang tapi ga ngerti isinya

  • Ya, om Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan.

    Siap komandan

    • Kamu yg utang. Kamu yg ngamuk? Situ waras? Manusia kek gini tau hukum? Terlalu pintar ampe bodo atau orng bodo yg mau terlihat pintar? Kalau kamu ga utang bca. Dia ambl duitmu baru salah. Ga usa ngomongin hukum. Logika aja uda ga di pake.

      • Bully terkadang perlu agar kapok

        Catat ..bukan DC, tp orang yg paham resiko berhutang ..

        Biasanya tukang ngemplang hutang, kalau dikasih tau orang lain tentang resiko berhutang langsung add hominem menuduh tanpa bukti..

        Percis kayak kamu

      • Yaelah ada orang yang suka ngutang tapi ga mampu bayar, pasti gabungnya grup galbay pinjol nih ?

  • Bawa ke pengadilan anda juga gak bakal menang. Karena dianggap tidak ada itikad baik biarpun anda bicara punya itikad baik untuk membayar. Pihak bank tentu bisa mendebet rekening nasabah kalau ada kredit macet. Bawa ke pengadilan kalau kalah malah kena biaya perkara

    • Menurt hemat saya.. ini ttp bakal kalah walau berjuang sampe gugatan pengadilan.. percayalah.. jangan buang waktu yg ga perlu.. yg perlu dipikirin.. gimana duitmu selamat aja..

      Kalo macet memang agak brabe di rekening bank bersangkutan.. apalagi uda ttd kesepakatan di form applyan..

    • Setahu saya, jika punya CC dan Debit Card di bank yang sama sih bisa auto debet kalau macet bayar.

      • Saya setuju perkara di bawa ke pengadilan,karena kasus yg bank mengambil uang nasabah Atau Debet 36 juta dan tidak mau mengembalikan ,dan pihak bank kalah ,karena cicilan dalam hal kredit dalam hal pendebetan harus seijin nasabah,itu sudah dilarang BI tahun 2014 ,jika tidak ada ijin tertulis maka hal itu adalah ilegal ,dan nasabah berhak menggugat,silahkan baca aturan ,ingat jika tidak ada ijin ya

        • lah udah diijinin pas mau buat CC itu kaleee... kalo cuma tanda-tangan ga baca ya ga tau.
          Mau dibawa ke pengadilan ?? haha.. susah bro... sesusah idup lu.

  • Ke pangadilan buang2 waktu gan .. kalah juga ..
    Mending2 waktu nya buat kerja lebih lagi .. biar bisa bayar utang

    • menurut hemat sy, yg sgt bodoh nasabahnya, tdk merasa perbuatannya merugikan corporasi bank, sadar tdk, merasa pke uang ttp bkn uang pribadinya, dan smp macet kolek 5 alias kuburan diri sendiri utk seluruh kredit di platform terdaftar di OJK baclist perbankan,

      krn sdh merugikan bank tsb, otomatis sedot dana smp lunas, utang nya trmsuk bunga ahir di bukukan. ini berlaku di semua bank tdk hnya bca, emang ga malu buka aib bodoh nya sendiri, jd publik tahu klu nasabah itu bodoh Ttg perkreditan, tdk hnya kartu kredit ya smua sm, klu mo uang nya aman tdk trsedot ya beda bank, MK bijak dan hati hati disiplin dlm kelola kredit, kpercayaan bank berikan dihianati, ya terima ganjaran nya, jgn bawa bawa hukum org yg bnyk sarjana hukum sj mental ngurusin dirinya Ttg kredit, krn itu solusi bayar enak pke ga enak byr type org KW KW dlm tggjawab diri dan hobi utang tdk hobi byr hutang dgn alasan seribu dalil alias org miskin, klu org cukup byr tdk smp kolek 5, MK utk yg lain jgn lah buka buka kebodohan nya diri malu hrsnya, bijak dg credit tggjawab dan skoring jgn asal pke ga mampu byr ujung nya susah hidup lahir batin smp kiyamat slik ojk tdk akn terhapus sblm lunas

  • kamu yang ngutang(dan setuju syarat dan ketentuan berhutang nya), kamu yang telat bayar, bilang nya BCA g punya hak debet, pdhl sudah tertera dengan jelas?
    justru karena tidak disebutkan nominal dan persentase nya di pasal tersebut, BCA berhak mendebet nominal berapa pun memang, kalau anda tidak setuju hal tersebut ya jangan ngutang

    lah ini ngutang, uangnya diambil, protes
    emang butuh konfirmasi ke anda? ya tidak ada di pasalnya kok butuh konfirmasi, UUPK yang anda sertakan juga tidak berlaku, kalau aturan nya BCA melanggar sudah dirubah dari dulu kali, dan memang semua bank seperti itu

    gak gitu konsepnya

  • Pakai KK buat foya-foya (belanja yg gak perlu) lalu macet.. cerita yg sering saya dengar dan baca.. masih untung tidak terjerat pinjol..