PBB Kabupaten Bandung dan Bank BJB yang Frustrasi akibat (selalu) offline-nya koneksi ke Dispenda

Dialihkannya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah membawa dampak turunnya standar pelayanan kepada masyarakat oleh beberapa pemda. Hal ini diakibatkan belum siapnya pemda dalam mengelola pembayaran secara online. Dulu saat masih dikelola oleh pemerintah pusat, pembayaran bisa dilakukan dengan mudah secara online baik melalui internet banking, mbanking, atau ATM dari hampir semua bank terkemuka di Indonesia. Pengalaman saya bayar via ibanking butuh waktu tak sampai 5 menit pembayaran PBB sudah diterima dan tanda bukti bayar bisa langsung dicetak. Semua pihak senang, pemerintah menerima PBB tepat waktu, masyarakat tidak repot dan senang bisa bayar tepat waktu terhindar dari denda.

Pemerintah Kabupaten Bandung Jawa Barat adalah salah satu contoh pemda yang belum siap mengelola pembayaran PBB secara swa-online. Resminya di lembar tagihan PBB ditulis lokasi pembayaran bisa dilakukan melalui teller di kantor Bank BJB / BRI (tidak lagi bisa dilakukan swa-online) namun apa daya sejak tahun 2014, setiap kali datang ke bank yg resmi ditunjuk pun pihak bank selalu mengatakan sistem sedang tidak terhubung ke database Dispenda Kab Bandung (offline). Bolak-balik lebih dari 10 kali ke bank yg ditunjuk statusnya selalu offline dan pembayaran tidak bisa dilakukan. Sungguh menghabiskan waktu, biaya dan tenaga, padahal saya hendak menjadi warga negara yg baik. Thn 2014 saya menyerah dan sampai batas waktu yg ditentukan (30 September) sy tidak sempat lagi bolak-balik ke bank hanya untuk menerima berita “sedang off-line Pak”. Saya pikir mudah-mudahan thn 2015 ada peningkatan pelayanan dan biarlah saya menanggung denda untuk kesalahan yg tidak sy lakukan dengan sengaja, tetapi semata akibat turunnya standar pelayanan.

Awal Agustus 2015 saya menerima tagihan PBB 2015, sy datang ke cabang Bank BJB terdekat bermaksud membayar tagihan th 2014 (+denda) dan 2015 sekaligus, dan… dan bisa Anda duga, hanya DEJA-VU yang saya dapatkan, teller mengatakan hal yg saya dengar 1 thn yg lalu “sedang off-line Pak.” Saya tanya kapan online, teller tidak bisa memastikan. Lalu sy tanya nomor telepon Bank BJB tsb dengan maksud untuk menelepon dulu memastikan sedang online supaya saya bisa langsung bayar. Meskipun teller memberikan nomor telepon dia mengatakan tapi gak ada jaminan Pak. Maksudnya? Mungkin saat bapak telepon kami sedang online, tapi beberapa menit bapak datang bisa saja koneksinya offline lagi. Lalu bagaimana solusinya? Ya bapak sering-sering saja datang ke bank untuk memeriksa status. Bagaimana kalau saya titip saja uangnya disini, saya minta tanda terima sementara saja, kapan sedang online langsung bayarkan nanti tanda terima aslinya sy ambil. Teller jawab, maaf tidak bisa Pak.

Saya tidak tahu apakah Pemkab Bandung berpikir warganya tidak memiliki pekerjaan dan bisa disuruh buang-buang waktu untuk sekedar mengecek status online ke Bank BJB.

Oh ada alternatif lain Pak, datang saja ke Dispenda Kab Bandung, langsung bayar disana pasti bisa. Memang bisa, tapi selain jaraknya jauh dan macet, di sana pun antrian cukup panjang dan yang PALING POKOK adalah MENGAPA DITULIS BANK BJB DI LEMBAR TAGIHAN PBB SEBAGAI PAYMENT POINT kalau nyatanya tidak bisa?

Beberapa hari kemudian tgl 6 Aug 2015 pk.12.15 saya kebetulan lewat Bank BJB Jl. Kopo 54, Astana Anyar, Jawa Barat 40241, saya mampir untuk mencoba siapa tahu sedang ONLINE. Namun hebatnya kali ini, sebelum sampai di meja teller saya dicegat satpam dan ditanya keperluannya. Begitu saya bilang mau bayar PBB Kab Bandung, dengan gagah berani SAtPAM MENOLAK saya dan mengatakan Bank BJB cabang tsb tidak menerima pembayaran PBB Kab Bandung kecuali utk PBB Kodya Bandung. Saya tanya apakah ini kebijakan resmi Bank BJB, Satpam dgn tegas menyatakan YA dan menyuruh saya utk membayar langsung ke Dispenda Kab Bandung.

Padahal di lembar PBB yg diterima ditulis lokasi pembayaran PBB adalah Bank BJB, dan tidak dituliskan cabangnya. Logikanya berarti berlaku di semua cabang Bank BJB. Jika memang Bank BJB sdh tidak mau menerima pembayaran PBB Kab Bandung atau stafnya sudah malas mencoba online seharusnya BJB menghubungi Pemkab Bandung dan meminta untuk menghapus nama Bank BJB sbg payment point dari lembar tagihan PBB Kab Bandung. Itu lebih baik ketimbang membiarkan SATPAM MENCEGAH WARGA YANG BERNIAT MEMBAYAR PAJAK.

Sebelum saya menuliskan keluhan di media ini, saya sudah menghubungi baik Pemkab Bandung melalui http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/guestbook/ (sampai surat ini ditulis tidak mendapat jawaban meski di form diminta alamat email untuk pengiriman tanggapan dari Pemkab Bandung). Saya juga menghubungi Bank BJB melalui akun twitternya @infobankbjb, Berikut interaksi twitternya:
=====
Saya: Satpam @infobankbjb Jl.kopo 54 menolak pembayaran PBB kab Bdg dgn alasan kcp ini khusus utk PBB kodya Bdg. Pdhl di PBB lokasi byr di BJB

Jawab Bank BJB ‏@infobankbjb: @dsswibawa mohon maaf untuk ketidaknyamannya, kalau boleh tau untuk bayar pbb kota apa?

Saya jawab: @infobankbjb kab bdg = kabupaten bandung

— selesai tidak ada lagi ada jawaban dari twitter ‏@infobankbjb
=====
Saya juga menuliskan keluhan ini melalui facebook Bank BJB (https://www.facebook.com/BankBJBOfficial), dan sampai hari ini tidak mendapat jawaban.

Beginilah realita di negeri ini, terkadang niat untuk jadi warga masyarakat yang baik terhalang oleh lemahnya sumber daya manusia untuk membangun sistem yang memudahkan warganya. Bayangkan di era sekarang, saya bisa memesan hotel di manapun di seluruh dunia, memesan tiket pesawat apapun diseluruh dunia dan membayarnya dengan mudah, HANYA DENGAN KONEKSI INTERNET DIMANAPUN SAYA BERADA. Tetapi saya yang tinggal di Bandung, berniat membayar ke pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Bank yang berlokasi di Bandung, statusnya selalu OFFLINE,

Ironis memang, tapi apakah sesulit itukah Pemkab Bandung mencari tenaga ahli yang bisa membangun sistem pembayaran yang mempermudah warganya?

Artikel ini adalah buatan pengguna dan menjadi tanggung jawab penulisnya.
Berikan penilaian mengenai Bank BJB:
 [Penilaian Rata-rata: 3.1]
Bagikan pendapat anda!



Bagaimana Reaksi Anda?
  • Suka
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Lucu
  • Kecewa

Surat pembaca ini belum mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha terkait. Jika Anda adalah pihak yang terkait dengan pertanyaan/permohonan/keluhan di atas, silakan berikan tanggapan resmi melalui tautan di bawah ini:

Kirimkan Tanggapan
Tentang Penulis
Dadang Syahid  

Seorang konsumen dan peminat masalah konsumen. Memiliki harapan pemberdayaan konsumen khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Pernah menjadi praktisi pemasaran internasional di perusahaan swasta. Semua artikel dari akun ini adalah pengalaman, opini dan pandangan pribadi.

9 komentar untuk “PBB Kabupaten Bandung dan Bank BJB yang Frustrasi akibat (selalu) offline-nya koneksi ke Dispenda

  • 20 Agustus 2015 - (11:05 WIB)
    Pada hari ini, 20 Agustus 2015 saya coba membayar PBB untuk Kabupaten Bandung (Cibiru Hilir) Tahun 2015 melalui Kantor Pos terdekat (Unpad – Dipatiukur) karena di lembar SPPT PBB tercantum “Kantor Pos” dan ternyata lancar tidak ada masalah yang berarti hanya saja akses ke server PBB Kabupaten-nya saja lambat.
    Petugas di kantor pos bilang “hanya melayani Kabupaten Bandung saja untuk Kota Bandung belum bisa” naaaahhh kebetulan hehehe…..
    Setelah dilihat di print-out bukti pembayarannya ada tambahan biaya admin sebesar Rp 5.000
    Oke lah tak mengapa walaupun merasa itu terlalu besar, sekira wajarnya sih seperti bayar listrik via bank, kan hanya Rp 2.000 saja.
    Pada dua hari sebelumnya dan hari kemarin saya sempat mengalami hal yang kurang lebih sama dengan penulis, bolak-balik ke Bank BJB tapi petugas bilangnya “OFFLINE untuk Kabupaten Bandung, biasanya sih bisa kecuali untuk Kota Bandung bisa”.
    Sekarang sudah tunai kewajiban.
    • 20 Agustus 2015 - (14:42 WIB)
      Terima kasih Pak Sumirat utk informasinya 🙂

      Benar bahwa di lembar tagihan PBB Kabupaten Bandung 2015 Kantor Pos telah dimasukkan sbg salah satu “payment point” tetapi di tagihan 2014 blm dimasukkan.

      Solusi dari surat saya sebelumnya, sy akhirnya minta tolong seseorang pergi ke Dispenda di Soreang utk bantu membayarkannya di sana. Alhamdulillah bisa juga tunai kewajiban disana, tentunya selain denda sy juga harus membayar ongkos dan sedikit tips bagi orang tsb yg jumlahnya lebih dari 5rb rupiah hehehe…

      Ternyata bukti bayar yg sy dapatkan kemudian adalah cap dari “Bank BJB” cab dispenda Kab Bandung, mungkin karena pakai kabel koneksi ke server Dispendanya jadi “always on” hehehe

      Terima kasih sdh berbagi pengalamannya Pak Sumirat 🙂

  • 17 Oktober 2017 - (10:46 WIB)
    Wah saya bayar pbb tahun 2017 sama pak, saya bayar ke pemkab bandung barat ofline disana juga belum bisa terima. 2 hari kemudian saya coba di bjb cimahi belum bisa offline juga. dua minggu kemudian bayar di pos tidak bisa juga. nah pasti kena denda kan. belum bolak baliknya itu bikin cape. sementara iklan ayanan di radio gencar ajakan bayar pajak pbb dan survei baru pbb. tapi layanan kayak gini. gimana yah. sampai sekarang sudah 3 bulan dari jt saya belum bayar pbb. jadi kapaann bisa bayarr coba .
    • 17 Oktober 2017 - (12:07 WIB)
      Kalau Kab Bandung sekarang sdh lebih mudah, untuk thn 2017 saya bayar melalui kasir Indomaret dengan tambahan biaya administrasi Rp5.000 .. tapi diberi bonus minuman kopi kaleng, hehehe.

      Mungkin karena Bandung Barat masih baru jadi sistem belum siap. Menjengkelkan memang jika niat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara malah dibuat sulit. Kalau melaksanakan kewajiban saja dipersulit bagaimana dengan menuntut hak 🙂

      Semoga KBB segera membenahi sistem pembayaran PBB nya.

  • 17 Oktober 2017 - (14:42 WIB)
    Yang tahun pajak 2017 untuk Kabupaten Bandung di surat pemberitahuan PBB nya sudah ada tulisan bisa dibayar di Alfamart, Indomaret, Kantor Pos, dll. Saya membayar di Indomaret. Kalau Kab Bandung Barat saya kurang tahu.
  • 20 Oktober 2017 - (08:52 WIB)
    Pa cara bayar di indomaret gmn ya?kmrn sy ke indomaret mau bayar pbb kab.bandung tp katanya ga bisa,sy harus ke bank dl untuk dpt no.id baru bisa byr di indomaret,apa betul sprt itu?mnrt kasirnya kalau memasukkan no.NOP yg ada di SPPT sistemnya ga bisa memunculkan data konsumen,mohon infonya….terima kasih
    • 20 Oktober 2017 - (16:56 WIB)
      Saya tidak ke bank dulu untuk dapat nomor ID. Saya hanya bawa lembar SPPT yang berwarna jingga itu langsung ke Indomaret. Lalu kasir Indomaret memasukkan NOP, dan data PBB langsung muncul, lengkap dengan nama, alamat. luas tanah/bangunan, dll, beserta jumlah yang harus dibayar.

      Di kode Merchant/Biller nya tertulis “PBB Kab Bandung”

  • 20 Oktober 2017 - (17:39 WIB)
    Oh gitu Pa,kalo boleh saya tau bapa lg itu bayarnya di indomaret yg dimana ya?sy kmrn yg di palgenep ga bisa

 Apa Komentar Anda mengenai Bank BJB?

Ada 9 komentar sampai saat ini..

PBB Kabupaten Bandung dan Bank BJB yang Frustrasi akibat (selalu) offl…

Dadang Syahid 3 menit
9