Masalah Sanksi atas Pembelian Alat Bantu Dengar dari Luar Negeri Sudah Selesai

Ikuti kami di Google Berita

Terima kasih yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata kepada Media Konsumen. Karena lewat Media Konsumen, masalah pembelian alat bantu dengar dari luar negeri yang dikenakan denda, telah terselesaikan. Masalah saya telah ditanggapi oleh pihak Bea Cukai dan  pembetulan pajaknya sudah diperbaiki dengan penghapusan denda.

Bagi saya, ini adalah capaian terbesar dalam 2 bulan ini dan sangat emosional. Saya harap dalam hal ini Indonesia memiliki aturan yang benar baik dan tersistem. Karena tidak semua hal itu merupakan bisnis, apalagi untuk hal kemanusiaan dan hal-hal bantuan dari pihak luar negeri untuk masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia.

Banyak sekali hal yang tidak terjangkau oleh pemerintah Indonesia dan banyak hal juga yang tidak dipahami. Saat ada informasi dan hal-hal penting, sebaiknya dijadikan bahan rujukan ke depannya. Contohnya saja, disabilitas tunarungu adalah cacat pada pendengaran yang terdengar simple, tapi sangat susah dalam banyak hal, terutama komunikasi. Banyak anak di Indonesia memiliki cacat tuna rungu sejak lahir dan terlahir dari keluarga kurang mampu. Sedangkan alat bantu dengar itu harganya puluhan juta rupiah, sampai dengan implan seharga Rp200 jutaan.

Namun pemerintah membantu dengan BPJS, dengan ketentuan Rp1 juta/lima tahun. Kalau ABD harganya Rp10 juta, itu sama dengan bantuan 10% bantuan dan 90 % adalah biaya sendiri. Sedangkan soal implan Cochlear, yang bisa memberikan pendengaran yang lebih baik, sampai sekarang tidak ada satu pun bantuan dalam hal apa pun. Mungkin ke depannya bisa ada cicilan dari pemerintah (tidak harus digratiskan), karena asuransi tidak ada satu pun mengkover. Maka semakin kesini, masalah utama tunarungu tidak terselesaikan.

Wasalam.

Febri Suryadi
Painan, Sumatera Barat