Gaduh Anggaran DKI Jakarta dan Sistem yang Mulai Lebih Transparan

Ikuti kami di Google Berita

Lucu memang saat lihat berita anggaran (ATK misalnya pulpen, septic tank, dll ) yang lumayan fantastis sampai ratusan milyar rupiah setiap tahunnya dalam APBD DKI, yang sedang hangat dibicarakan. Padahal hal ini sudah berlangsung hampir setiap tahun, hanya tidak dipublikasikan. Baru sekarang ramai karena masyarakat yang mulai kepo (maaf memakai istilah zaman now) sekaligus kritis terhadap apapun yang terjadi. Termasuk dalam hal ini, yang baru sekarang pihak tertentu merasa menemukan data yang “aneh” di anggaran dan tanpa pikir panjang (alias dicek dulu kebenarannya), langsung menyebarkannya sehingga menimbulkan kegaduhan.

Tapi syukurlah karena kegaduhan ini, kita mulai kepo lagi untuk mencari kebenarannya. Seperti langsung meminta penjelasan dari sang pembuat anggaran (Bapak Gubernur DKI) yang dilakukan oleh salah satu stasiun televisi. Kemudian saya mencoba mengelaborasinya. Menurut beliau (Bapak Anies Baswedan), sistem budgeting yang selama ini dilakukan sudah menggunakan sistem digital dalam beberapa tahun ke belakang, tetapi sistem koreksi dan pengawasannya masih secara manual. Jadi banyak hal yang “aneh”. Sehingga sistem tersebut mulai diperbaiki dari tahun 2017, dan ternyata banyak hal yang disebut dummy (dianggarkan tapi tidak dilaksanakan) seperti yang sekarang mencuat tentang anggaran pulpen yang sebanyak ratusan miliar dll. Meski pada kenyataannya anggaran tadi dipakai untuk hal lain. Tentu saja hal tersebut tidak boleh karena tidak sesuai dengan perencanaan, padahal perencanaannya terlihat asal memasukkan item (maaf mungkin fiktif) supaya balance.

Melihat hal tersebut, kata beliau melanjutkan penjelasannya, sistem budgetingnya terus diperbaiki dengan sistem digital yang menyeluruh. Mulai dari input data sampai koreksinya, sehingga diharapkan dummy bisa dihilangkan dan anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan nyatanya. Tetapi perbaikan tersebut mulai dilakukan tahun ini dan mulai bisa dilihat pada anggaran tahun 2020.

Sistem ini juga mulai tahun ini diterapkan pada Kementrian Pendidikan, mungkin idenya pada saat Pak Anies jadi Menteri Pendidikan (maaf asumsi saya). Jadi setiap sekolah pengajuan Rencana Anggaran Sekolah harus diinput dengan rinci kebutuhannya, misalnya pembelian ATK yang tahun-tahun lalu cukup dengan meng-input total nominalnya saja, sekarang harus di-input secara rinci ATK-nya apa saja dan harga pembeliannya berapa dan seterusnya. Terasa dan terkesan ribet memang tapi ini bisa meminimalisir dummy, dan hal ini perlu dimulai dan dibiasakan dari sekarang agar kebocoran-kebocoran dan penghamburan anggaran pun diharapkan tidak terjadi lagi. Semoga dengan sistem ini tujuan kita dapat terealisasi sesuai dengan rencana awalnya.

Rini Dian Pratiwi
Bandung Barat, Jawa Barat