Kartu Multi Trip (KMT) Rusak, Mana Tanggung Jawab PT. KAI/KCJ?

Ikuti kami di Google Berita

Sebagai pengguna jasa KRL CommuterLine sejak lebih dari 10 tahun lalu, tentu saya memiliki Kartu Multi Trip (KMT), yang pertama kali  saya beli 10 tahun yang lalu. Nah, karena frekuensi perjalanan menggunakan KRL hampir setiap hari, kondisi kartu tersebut (KMT) makin lama makin berkurang daya magnetiknya. Mungkin chip di dalam KMT kualitasnya tidak untuk bertahan lebih lama dari 10 tahun. Akibatnya, saat ini KMT yang saya miliki tidak bisa berfungsi untuk melakukan Tapping saat mau masuk peron stasiun.

Lalu saya mencoba menghubungi beberapa petugas stasiun di beberapa stasiun, mereka menjawab tidak bisa melakukan PENGGANTIAN KARTU walau saya siap membayar kembali untuk pembelian KMT BARU. Alasan petugas PT KAI saat itu, bahwa proses penggantian KMT HARUS MINIMAL 24 JAM DAN DILAKUKAN SAAT JAM KERJA (pukul 08.00-16.00). Terus terang ini sangat aneh, karena harusnya manajemen PT. KAI/KCJ CEPAT TANGGAP terhadap keluhan pengguna jasa seperti kami yang sudah setia menggunakan KRL CommuterLine lebih dari 10 tahun lalu.

Manajemen PT. KAI/KCJ perlu berbenah diri untuk memperbaiki sistem pelayanan konsumen, karena nanti bakal menghadapi jutaan orang pemegang KMT yang sudah sejak 10 tahun lalu, pasti mengalami kerusakan kartu yang BUKAN DISEBABKAN oleh kesalahan pemilik KMT. Paling tidak, manajemen PT KAI/KCJ membuat Standard Operation Procedures (SOP) khusus pelayanan KMT yang tidak berfungsi, supaya saat itu juga penggantian kartu baru dapat dilakukan. Mengingat masih ada SALDO UANG TIKET milik konsumen yang saat itu akan dimanfaatkan membayar ongkos perjalanan KRL.

Bayangkan, bagaimana kalau proses penggantian KMT harus menunggu 24 jam dan dilakukan pada jam kerja. Sementara jadwal perjalanan KRL setiap hari mulai pukul 05.00 hingga pukul 23.00. Ini pasti akan menghambat perjalanan si pemilik kartu, bahkan perjalanan bisa batal gara-gara peraturan pelayanan terhadap konsumen sangat kaku. Padahal di dalam KMT lama masih tersisa saldo uang milik konsumen.