Kabupaten Bireuen Milik Siapa?

Ikuti kami di Google Berita

Sejarah Bireuen

Bireuen atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dikenal semasa agresi Belanda pertama dan kedua (1947-1948) dalam upaya mempertahankan RI dari penjajah. Ibarat dua bagian dari keping uang logam, Bireuen juga merupakan salah satu basis utama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Setelah terjadinya perdamaian Aceh dan Republik Indonesia, konflik yang terjadi sejak 1976 sepakat diakhiri. Kedua belah pihak sepakat mencapai kata damai. Setelahnya untuk mewujudkan butir-butir perjanjian yang sudah disepakati, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kini Bireuen menjadi wilayah di Aceh yang memiliki potensi yang baik dalam kegiatan ekonomi dan seharusnya saat ini Bireuen sudah memiliki pemerintahan yang baik.

Bireuen Milik Siapa?

Setelah 3 tahun yang lalu yaitu tahun 2014, Indonesia melakukan pesta demokrasi besar-besaran dengan diikuti oleh berbagai partai politik, latar belakang calon pemimpin bangsa maupun daerah dan seluruh lapisan masyarakat sebagai pemilih. Pada tahun 2019 Indonesia akan melakukan hal serupa. Namun ironisnya saat ini pemilih belum faham mengenai siapa yang akan dipilih untuk kedepannya, masyarakat belum teredukasi mengenai latar belakang organisasi politik dan bahkan tidak mengenal calon wakil rakyat yang dipilihnya. Hal ini yang menyebabkan pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya.

Kota Juang yang seharusnya menjadi tempat masyarakat untuk menjalani hidup dengan mencari pundi-pundi rezeki, hidup tentram dan sejahtera. Namun hal ini tidak dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Bireuen dan hanya mereka yang memiliki kekuasaan, harta dan jaringan untuk menikmati hal tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab hal ini terjadi apabila kita telusuri dengan seksama, salah satunya adalah tidak tersampainya aspirasi masyarakat kepada yang melakukan perumusan Undang-Undang dan yang melakukan eksekusinya, sehingga janji politik dan aspirasi masyarakat hanya menjadi sebuah dongeng belaka.

Tumpuan harapan masyarakat Bireuen berada pada wakil-wakil rakyat baik yang berada pada legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang nantinya akan dilakukan pesta demokrasi pada tahun 2019. Sehingga masyarakat harus diberi edukasi dan pemahaman yang baik mengenai latar belakang organisasi politik maupun calon yang diusung dalam pemilihan tersebut, agar tidak terjadi pemilihan yang salah, karena dikhawatirkan saat ini di Kabupaten Bireuen sedang adanya isu mengenai politik pencitraan sehingga banyak oknum-oknum yang melakukan hubungan politik yang tidak sehat dan halal. Apalagi jika sumber dana yang diperoleh dan dipergunakan dari hal yang dilarang baik agama maupun negara seperti korupsi, uang hasil narkotika dan lain sebagainya.

Alfin Siddiq
Bireuen