Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Membawa Musibah

Saya mungkin mewakili teman-teman yang ada masalah dengan cara penagihan fintech atau pinjaman online yang lagi marak di dunia jagat ini. Bukan saja menagih secara kasar tetapi mempermalukan dengan mengakses seluruh kontak, dan setelah dicek ternyata aplikasi bodong tidak masuk dalam daftar izin OJK alias aplikasi lintah darat. Tidak sedikit, bahkan banyak yang jadi korban dari aplikasi seperti ini. Harus ada perlindungan secara legal untuk konsumen yang jadi korban.

Tidak ada yang tidak mau bayar utang, tetapi dengan cara kasar sebelum masa jatuh tempo membuat konsumen merasa dirugikan. Saya harapkan pengawas dari OJK atau pihak berwajib bisa mengawasi aplikasi bodong. Memang tidak semua pinjaman online jelek, setelah saya datang ke OJK yang masuk dalam OJK itu akan diawasi.

Jadi saudara jangan tergiur dengan SMS yang menjanjikan pinjaman tapi ilegal, karena akan dirugikan secara moril dan material. Ini jadi pengalaman berharga, pinjaman Rp900.000 menjadi Rp1.600.000 untuk tenor 7 hari. Baru 4 hari sudah ditagih untuk cepat bayar dengan ancaman.

Lebih baik berhutang sama keluarga daripada berhutang kepada fintech ilegal.

Yetti Rohayani
Manado, Sulawesi Utara

Artikel ini adalah buatan pengguna dan menjadi tanggung jawab penulisnya.
Bagikan pendapat anda!



Bagaimana Reaksi Anda?
  • Suka
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Lucu
  • Kecewa
Berikan penilaian mengenai Artikel ini:
[Penilaian Rata-rata: 2.3]

Surat pembaca ini belum mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha terkait. Jika Anda adalah pelaku usaha yang terkait dengan pertanyaan/permohonan/keluhan di atas, silakan berikan tanggapan resmi melalui tautan di bawah ini:

Kirimkan Tanggapan
Loading...

5 komentar untuk “Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Membawa Musibah

  • 10 Oktober 2019 - (11:41 WIB)
    tidak perlu takut
    justru makin dia kasar dan ancem bahkan sebar data
    TIDAK USAH BAYAR SEPESER PUN
    biarkan aja
    ga perlu depresi dengan terbukanya hutang kita
    negara aja berutang selangit angkanya
    itu hanya mau jatuhkan mental anda aja
    binasakan pinjol dr indonesia
    TIDAK USAH BAYAR
    percaya bukan anda saja yg jd korban di luar sana ribuan manusia
    tapi KAMI SEMUA SURVIVE DAN CUEK!!!
  • 14 Oktober 2019 - (22:08 WIB)
    selamat malam bu yetti, itu sudah standarisasi penagihan DC Pinjol baik yang sudah dapat ijin maupun tidak berijin kalau saya lihat dari keluhan2, malah saya punya pikiran seperti ini kita laporkan atas pencemaran nama baik dan kita gugat dengan denda yang setinggi tinggi nya, dari hasil denda tersebut bisa buat pelunasan pinjol yang lain,

    Untuk diketahui ada APP pinjol yang sama dengan nama app yg berbeda saya menemukan di app pinjol saya seolah olah ada dua tagihan yang sama tgl yang sama no,aplikasi yang sama yang membuat kita shok.

  • 15 Oktober 2019 - (18:16 WIB)
    Korban pinjol P2P lending yang terjerat utang / pinjaman KTA berbasis aplikasi, baik yang legal maupun yang ilegal semakin banyak. Salah satu sebab terjerat utang pinjol karena pinjol kurang transparan dalam menetapkan suku bunga, denda dan jangka waktu pinjaman.

    Misalnya, berdasarkan informasi dari aplikasi pinjol tertulis, jangka waktu pinjaman mulai 61 hari – 180 hari dengan suku bunga pinjaman satu tahun: 24% – 72%. Tetapi dalam prakteknya berbeda, durasi pinjaman yang diberikan rata-rata 7 hari atau 14 hari dengan biaya layanan yang tinggi.

    Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan OJK, Hendrikus Passagi mengatakan “FinTech P2P Lending adalah kesepakatan antar pihak di mana ini dilindungi undang-undang hukum perdata dan siapapun yang bersepakat akan menjadi undang-undang bagi pihak yang bersepakat dan tidak ada pihak yang bisa mengatur.”

    Lebih lanjut, Hendrikus Passagi mengatakan “penyelenggara peer-to-peer (P2P) lending hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak maksimal 90 hari dan denda yang dikenakan maksimal 100% dari total pokok pinjaman. Setelah 90 hari pinjaman tersebut tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus”.

    Konsekuensinya nasabah peminjam akan dimasukkan ke daftar peminjam yang tidak bayar pinjaman. Mereka tidak akan dapat pinjaman dari P2P lending dan perbankan lagi.

    Bagi pinjol ilegal mereka tidak bisa memasukkan peminjam atau nasabah yang tertunggak kedalam daftar hitam karena mereka sendiri tidak terdaftar di OJK.

    Keterangan lengkap OJK dapat dibaca di situs dibawah ini:

    90 Hari Nunggak, Fintech Tak Boleh Lagi Tagih Nasabah >> https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190306144020-37-59229/90-hari-nunggak-fintech-tak-boleh-lagi-tagih-nasabah

    Lebih lanjut, apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib (kepolisian) karena tidak membayar utang, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Akan tetapi, perlu diingat bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), telah mengatur sebagai berikut:

    “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.”

    Untuk lebih jelas mengenai hal ini bisa dibaca di situs hukum online.com dibawah ini:
    https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57da49a2bfb95/bisakah-orang-yang-tidak-membayar-utang-dipidana/

    Komentar ini hanya sebagai sharing saja tanpa maksud untuk mendeskreditkan salah satu pihak. Terima kasih untuk Media Konsumen, media untuk seluruh konsumen Indonesia.

 Apa Komentar Anda?

Ada 5 komentar sampai saat ini..

Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Membawa Musibah

yetti_rohayani 1 menit
5