Keluhan Surat Pembaca Hasil Lelang Aset Saya Rp455 Juta, Bank Mandiri Mengembalikan Sisa Hasil Lelang Rp142 Juta 26 September 202620 Oktober 2026 Yohanes Nugroho 5 Komentar Bank BUMN, Bank Mandiri, Customer Service, Debitur, Hak Tanggungan, kelebihan hasil lelang, Kredit, Layanan Pelanggan, lelang, Mediasi Konsumen, Pengembalian dana, Sengketa Lelang, Syarat dan Ketentuan, Transparansi Informasi, Undang-Undang Hak Tanggungan Ikuti di Google Berita Sumber Pilihan di Google Yth. Redaksi Media Konsumen, Berawal dari aset saya yang dijual melalui lelang pada tanggal 24 Januari 2023 oleh Bank Mandiri (Risalah Lelang No. 100/37/2023). Pada waktu saya memeriksa berkas-berkas penjualan lelang pada tanggal 9 Februari 2026, saya baru menyadari hasil lelang sebesar Rp455.299.000, sedangkan total nilai Hak Tanggungan sebesar Rp313.000.000. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, kreditur maksimal hanya dapat mengambil sebesar nilai Hak Tanggungan, sisanya merupakan hak debitur. Jadi hak saya sebagai debitur yaitu sebesar Rp142.299.000 dari Rp455.299.000 dikurangi Rp313.000.000 dan sampai dengan saat ini telah berulang kali saya meminta hak tersebut, akan tetapi tidak dikembalikan oleh Bank Mandiri. Saya cukup menyesalkan Bank Mandiri sebagai bank BUMN kurang memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, untuk pembaca Media Konsumen yang mengalami hal seperti saya, mohon diperiksa kembali nilai hasil lelang dan total nilai Hak Tanggungan karena ada hak debitur apabila hasil lelang di atas nilai Hak Tanggungan. Terima kasih Media Konsumen yang telah memuat surat saya. Yohanes Nugroho Kendal, Jawa Tengah Artikel ini adalah buatan pengguna dan menjadi tanggung jawab penulisnya.
john26 September 2026 - (17:23 WIB)Permalink Case ini jadi reminder bagi para debitur, jangan cuma nerima hasil perhitungan lelang, tapi juga periksa nilai lelang, nilai Hak Tanggungan, & penggunaan seluruh hasilnya. Transparansi dalam perhitungan itu hak debitur, terlebih kalo terdapat sisa hasil lelang yang perlu dipertanggungjawabkan Login untuk Membalas
ArifN26 September 2026 - (20:55 WIB)Permalink Itu di surat pemberitahuan diatas sudah jelas ada rincian hasil lelang dananya di alokasikan kemana saja, malah masih ada sisa kewajiban lagi tuh yang anda harus bayar, belum hapus tagih itu nanti bank masih akan nagih kekurangannya pada anda, kok malah anda minta uang kembalian 1 Login untuk Membalas
Yohanes NugrohoPenulis artikel28 September 2026 - (08:45 WIB)Permalink Dasar hukum bank melakukan eksekusi hak tanggungan adalah Sertifikat Hak Tanggungan(SHT)dimana isinya adalah irah irah,para pihak,objek jaminan dan Nilai hak tanggungan/piutang yang dijamin.jadi bank hanya dapat maksimal mengambil sesuai nilai yang tertera di SHT.bunga,denda lebih dari nilai tersebut dihapus tagihkan.oleh karena itu bank dari awal menetapkan nilai HT sebesar 125% dari plafond(tergantung kebijakan bank),25%untuk bunga,denda dan biaya.bunga denda lebih dari nilai HT tidak dijamin oleh aset tersebut. 1 Login untuk Membalas
Yohanes NugrohoPenulis artikel2 Oktober 2026 - (09:47 WIB)Permalink Berdasarkan Jawaban Bank Mandiri melalui Surat kepada Saya maka tanggapan saya sebagai berikut: 1.Bahwa Kantor Pusat Bank Mandiri telah menyatakan ‘Sudah sesuai ketentuan”maka Hal tersebut merupakan kebijakan Bank Mandiri,Karena kebijakan maka tindakan tersebut dilakukan Bank Mandiri tidak hanya kepada saya tetapi kepada semua debitur yang dijual asetnya oleh Bank Mandiri.Oleh karena itu sudah seharusnya Kantor Pusat yang menjawab bukan regional.Bank Mandiri seharusnya bukan hanya menanggapi saya tetapi menjawab kepada semua Debitur Bank Mandiri.Maka dimohon Bank Mandiri menanggapi melalui Media Konsumen dengan menjelaskan Dasar Hukum Bank Mandiri mengambil Hasil lelang diatas Nilai Hak Tanggungan,agar masyarakat bisa menilai. 2.Bahwa Regional Bank Mandiri menanggapi dengan menyangkutkan perkara lain dimana perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan pengaduan/keluhan saya.Bahwa salah satu perkara tersebut masih dalam proses di Ditreskrimsus Polda Jateng dengan nomor :STPA/76/VII/2025/Ditreskrimsus dengan Surat Perintah penyelidikan Nomor SP.Lidik/199/VIII/RES.2.2/2025 Direskrimsus tentang selisih dalam Pemberitahuan Lelang (Yang telah saya posting)dengan Rekening koran.Hal tersebut melanggar UU Perbankan Pasal 49 Ayat (1).Dan akan segera saya angkat di Media Konsumen dengan bukti Pemberitahuan Hasil lelang dengan Rekening koran,agar pembaca media konsumen dapat menghitung sendiri selisih tersebut sekaligus mengingatkan agar kita selalu membaca laporan keuangan dengan teliti. Login untuk Membalas